Infogitu.com – Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini menjadi sorotan dari seluruh warga Indonesia. Hal ini dikarenakan tersebarnya foto sesak yang ramai akan pengunjung di pasar tersebut. Diduga, keramaian di sebabkan karena warga hendak membeli baju baru dan beberapa kebutuhan lainya menjelang lebaran. Keramaian dan kesesakan di Tanah Abang itu sekaligus menjadi bukti bahwa aturan PPKM Mikro tidak lagi ditaati dan hanya sebatas aturan tertulis saja. Keramaian di pusat tekstil itu dengan sengaja dan kesadaran penuh oleh warga Indonesia, seolah tempatnya tidak mengenal virus Covid-19 dan tidak mengenal penyebaran.
Karena foto tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan tentang pengawasan ketat yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi, alias Pemprov DKI Jakarta. Ibu Kota Indonesia yang seharusnya di jaga dengan ketat tanpa adanya pelanggaran sedikitpun justru lolos dan menyebabkan kepadatan yang benar-benar mengecewakan. Pasalnya, Ibu Kota Indonesia, yakni Jakarta, sudah memberlakukan berbagai macam aturan demi menghindari penyebaran virus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
Diantara banyaknya aturan, kebijakan yang paling disorot, adalah aturan mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, alias PPKM skala Mikro. PPKM Mikro sudah diberlangsungkan sejak beberapa bulan yang lalu karena kasus aktif Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. “Mengindikasikan dengan jelas bahwa pemerintahan DLO gagal dalam melaksanakan PPKM Mikro secara komprehensif, alhasil itu keramaian yang tidak bisa terkontrol dan menyebabkan kepenuhan penduduk di Tanah Abang. Yang artinya, kebijakan-kebijakan yang diberlangsungkan hanya sekedar formalitas saja. Implementasi di lapangan tidak sesuai,” ujar Trubus Rahadiansyah, selaku Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia, pada Senin, 3 April 2021.
Bukan hanya itu saja, Trubus juga melihat bahwa pemerintahan DKI Jakarta sangat kurang dalam memberikan edukasi yang baik tentang penerapan protokol kesehatan. Faktanya, kata dia, masih banyak sekali warga yang lebih menyepelekan aturan dan menganggap bahwa Covid-19 tidak ada. Hal ini lah yang paling berpengaruh besar dalam menyebabkan pandemi Covid-19 semakin tinggi. Walaupun di sisi lainnya ia juga telah melihat kesadaran yang besar dari sebagian masyarakat untuk tetap memperhatikan dan menaati prokes yang semakin surut.
Windhu Purnomo, selaku Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga, menyoroti bahwa faktor komunikasi yang berjalan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maupun pejabat lainnya sedang memperhatikan kasus keramaian yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Windhu menilai, bahwa pemerintahan, khususnya pejabat publik, kerap melontarkan berbagai macam pernyataan yang membuat persepsi risiko terhadap masyarakat semakin besar. Mengenai aturan PPKM Mikro yang diberlakukan di DKI Jakarta, menurutnya justru masih belum terlalu di anggap ada oleh masyarakat, sehingga sebagian warga berselisih.
Ia pun sangat menyayangkan atas informasi yang digembor-gemborkan oleh pemerintahan bahwa angka penyebaran virus menurun, alhasil berbagai aturan dan kebijakan yang diberlangsungkan tidak lagi ditaati. Padahal, menurut Windhu, data yang masih ditetapkan di Indonesia mengalami angka kasus positif yang stagnan. “Jikalau komunikasi publik kita bagus terus dilengkapkan dan disertai dengan bukti logis dan kuat, tentu saja masyarakat Indonesia tidak akan banyak yang meningkatkan persepsi risiko. Sehingga, tidak akan datang ke sembarangan tempat untuk berbelanja, berwisata, dan lain sebagainya. Sangat menyayangkan tindakan pemerintahan Indonesia yang menggembor-gemborkan angka kasus menurun, padahal data terlihat jelas bahwa kasus masih stagnan,” ujar Windhu.
Selain itu, Windhu juga menyayangkan pemerintahan Indonesia yang terlalu mengglorifikasi program vaksinasi yang sedang dilakukan sejak Januari 2021 lalu. Padahal, menurutnya, jumlah vaksinasi yang diterima di Indonesia untuk program vaksinasi kedua baru mencapai jumlah 3 persen dari ketotalan 100 persen penduduk. Sementara itu, pemerintahan Indonesia sudah memiliki target keras untuk memberikan vaksinasi kepada 181 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 70 persen dari jumlah penduduk yang akan ditetapkan sebagai penerima vaksin demi mendapatkan target herd immunity yang sempurna.
“Seolah-olah vaksinasi sudah menjadi obat yang ampuh untuk mengatasi pandemi. Padahal kenyataannya belum sama sekali,” ujar nya. anies sendiri sudah melakukan peninjauan begitu foto Pasar Tanah Abang yang dipadati oleh penduduk viral di Indonesia. Anies lebih menyoroti penggunaan masker untuk seluruh warga yang datang ke pasar tersebut. Menurutnya, penggunaan masker adalah hal penting yang bisa mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus menjadi pendukung atas aturan PPKM Mikro.
