Infogitu.com – Baru-baru ini ketua DPR Puan Maharani memohon kepada pemerintah harus berhati-hati dalam longgarkan PPKM level 4 baru saja diresmikan. Seperti diketahui bahwa PPKM akan diperpanjang mulai tanggal 26 Juli 2021 kemarin sampai 2 Agustus 2021 mendatang. Menurut Ketua DPP PDIP, kalau misalnya kasus positif sampai kematian diakibatkan terpaparnya virus corona COVID-19 masih sangat tinggi signifikan ada di sejumlah daerah. “Walaupun udah ada tren penurunan, misalnya dalam penambahan kasus serta positivity rate,” ungkap Puan di Jakarta pada hari Senin 26 Juli 2021 kemarin dilansir dari CNNIndonesia.com
“Akan tetapi di sebagian daerah indikator itu malah masih meningkat,” sambungnya dilansir dari CNNIndonesia.com “Sama halnya dengan angka kematian, di beberapa wilayah masih tinggi signifikan,” “Disini pemerintah wajib ekstra hati-hati,” sambung Puan Maharani dilansir dari CNNIndonesia.com pada hari Senin 26 Juli 2021 kemarin.
Seperti kita ketahui bahwa baru saja pemerintah memutuskan buat memperpanjang PPKM Level empat mulai hari Senin 26 Juli 2021 kemarin sampai 2 Agustus 2021 mendatang.
Akan tetapi terkait dengan aturan PPKM ini, sejumlah pelonggaran pada kebijakan kali ini. Misalnya seperti toko kelontong, kaki lima, laundry, pangkas rambut, bengkel kecil, outlet voucher, pedagang asongan, cucian kendaran, bahkan usaha-usaha kecil lainnya sejenis diizinkan buka dengan mematuhi protokol kesehatan ketat hingga 21.000 WIB. Sebelumnya pada pelaksanaan PPKM Darurat, sejumlah sektor tersebut merasa tertekan akibat dampak pembatasan sampai tidak memperoleh operasi.
Dimana, Puan Maharani sendiri mengaku mendukung adanya pelonggaran aturan-aturan untuk sektor-sektor usaha kecil dalam PPKM level 4 kali ini. Akan tetapi dia juga tetap selaku mengingatkan supaya para pelaku usaha juga ikut berperan pada penerapan protokol kesehatan serta taat akan aturan yang sudah berlaku. “Contohnya jika warung makan diizinkan dibuka hingga jam 21.00 WIB,” “Jangan sampai ada yang melewati batas waktu tersebut,”
“Sama halnya terkait durasi makan 20 menit, kami sadar hal seperti ini sangat sulit diawasi oleh petugas,” ungkap Puan Maharani dilansir dari CNNIndonesia.com pada hari Senin 26 Juli 2021 kemarin. “Oleh sebab itulah harus kesadaran tinggi para pedagang buat taat akan aturan tanpa diawasi,” sambungnya dilansir dari CNNIndonesia.com. Di sisi lain, pemerintah juga wajib memperhatikan penduduknya pekerja non-esensial yang berpenghasilan harian.
Dimana, menurut Puan Maharani ini mereka harus sudah menerima bantuan sosial sebelum pemerintah menerapkan kebijakan seperti ini. Lebih lanjutnya ketua dari DPP PDIP ini memohon kepada para pemerintah pusat atau daerah bisa menurunkan penularan. Termasuk dengan angka kematian akibat pandemi COVID-19 ketika menjalankan isolasi mandiri. “Pemda enggak boleh beralasan kematiannya tinggi,” ungkap Puan dilansir dari CNNIndonesia.com “Sebab banyak pasien isoman enggak lapor,” sambung Ketua DPP PDIP dilansir dari dilansir dari CNNIndonesia.com.
Tidak hanya itu saja, menurut Puan Maharani pemerintah kedepannya juga wajib lebih tanggap terhadap menghadapi setiap perubahan penularan virus corona COVID-19. Dimana, pemerintah dimohon buat lebih sigap lagi mengambil tindakan kalau misalnya tiba-tiba terjadi mengalami peningkatan kasus COVID-19. Puan Maharani juga memberikan peringatan supaya pemerintah daerah tidak menurunkan kapasitas testing. Jadi terlihat layaknya kasus COVID-19 menurun dan juga terkendali.
Puan Maharani ingin pemerintah pusat maupun daerah mampu meningkatkan tes, pelacakan, bahkan hingga tempat-tempat isolasi terpusat. “Pada kondisi seperti ini, penurunan total testing serta tracking boleh terjadi dengan alasan apa saja,” ungkap Ketua DPP PDIP dilansir dari dilansir dari CNNIndonesia.com. Oleh sebab itulah mengapa Puan Maharani sangat memperingati para pemerintah dalam melonggarkan PPKM Level keempat tersebut yang sudah berlangsung saat ini sampai 2 Agustus 2021 mendatang.
Dikabarkan pakar menganggap kalau pemerintah sedang dalam masa dilema di tengah-tengah amarah penduduk dan juga krisisnya anggaran. Sinyal pelonggaran itu sudah disampaikan oleh Pemerintah di akhir penerapan masa PPKM Darurat. Dimana, pada saat itu Presiden Joko Widodo menyatakan kalau pemerintah ingin membuka pembatasan dengan secara bertahap-tahap kalau misalnya kasus virus corona covid-19 mengalami penurunan. Ketika sudah lima hari berjalan PPKM level 4 ini berjalan, belum terdapat p;penurunan jumlah kasus COVID-19.
Discussion about this post