Infogitu.com – Salah satu anggota Kabinet berinisial M dikatakan ingin terkena reshuffle. Terkait dengan hal tersebut maka Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moeldoko menanggapi kabar reshuffle kabinet tersebut yang saat ini tengah beredar di media sosial. Kabarnya reshuffle atau melakukan kocok ulang kabinet pada waktu dekat-dekat ini. Moeldoko sendiri menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan rencana tersebut yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini.
Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moeldoko sendiri hanya menyampaikan bahwa adanya kocok ulang kabinet tersebut cuma diketahui oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana sang pemimpin kabinet tersebut. “Yang mengetahui cuma presiden,” ungkap Kepala Kantor Staf Presiden atau Moeldoko ketika ditemui di Universitas Islam Internasional Indonesia pada hari Selasa 20 April 2021 yang dilansir dari CNNIndonesia.com.
Diketahui adanya isu reshuffle kabinet tersebut menguat pada saat DPR menyetujui adanya peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Riset serta Teknologi dan pembentukan Kementerian Investasi. Terkait dengan hal tersebut Moeldoko sendiri tidak memilih jawaban lain. Laki-laki yang bersangkut paut dengan Partai Demokrat ini sendiri tetap menegaskan kalau hal tersebut adalah urusan sang Presiden Joko Widodo.
“Mengenai reshuffle yang mengetahui cuma Presiden titik,” tandas Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden dilansir dari Liputan6.com. pada hari Selasa 20 April 2021. Tidak hanya itu saja, Moeldoko sendiri sebagai Kepala Kantor Staf Presiden berjalan ke arah mobilnya yang merupakan berpelat nomor RI-19. Moeldoko cuma diam dan tidak menjawab terkait dengan kabar yang tengah ramai di media sosial ini. Salah satu orang yang telah membenarkan kabar terkait dengan pengocokan ulang kembali tersebut adalah elite PKB, Luqman Hakim.
Dimana, Luqman Hakim sendiri membenarkan adanya informasi inisial anggota dari kabinet yang kabarnya akan di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. “Presiden Joko Widodo ingin me-reshuffle anggota kabinet dengan berinisial huruf M,” ungkap elite PKB, Luqman Hakim yang dilansir dari Detik.com pada hari Kamis 15 April 2021 kemarin. Diketahui adanya empat anggota dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi berinisial M.
Dimana, mereka adalah Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menko Polhukam Mahfud Md, dan juga Menko PMK Muhadjir Effendy. Terkait dengan hal ini, Ahmad Khoirul Umam doktor politik dari Universitas Paramadina menilai kemungkinan besarnya berinisial M yang akan di reshuffle adalah Moeldoko. Umam sendiri menyampaikan bahwa Moeldoko yang sangat banyak disoroti oleh publik. “Kalau melihat tren yang tertera kemungkinan besar memang Moeldoko,” ungkap Ahmad Khoirul Umam yang dilansir dari Detik.com. pada hari Jumat 16 April 2021 kemarin.
Ya, Ahmad Khoirul Umam sendiri menyampaikan kecil kemungkinan M tersebut adalah Mahfud Md. Dimana, dia menilai kinerja Mahfud terbilang bagus dan bisa merepresentasikan sikap pemerintah. “Karena, kinerja Pak Mahfud tergolong baik,” lanjut Umam dilansir dari Detik.com. pada hari Jumat 16 April 2021 silam. “Mahfud sendiri merepresentasikan sikap pemerintah dalam memenangkan berbagai macam perdebatan kebijakan masyarakat,” sambungnya dilansir dari Detik.com.
“Terutama perihal sektor polhukam, jadi enggak ada urgensi buat menggantikan Mahfud,” tutup Ahmad Khoirul Umam dilansir dari Detik.com. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan terkait dengan adanya perombakan kabinet yang akan diumumkan setelah peraturan presiden terhadap kementerian terbaru rampung dan terbit. Ali Mochtar sendiri menilai adanya tiga perpres yang disiapkan oleh Sekretariat Negara setelah Presiden Joko Widodo merubah nomenklatur.
Ketiga dari perpres tersebut diantaranya adalah, Kebudayaan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Investasi, Badan Riset dan Inovasi, serta Riset dan Teknologi. “Itu misalnya kementrian terhadap dengan perpres, terkait perubahan nomenklatur yang satu, kedua terkait pembentukan Menteri Investasi dan mungkin saja BRIN,” tutur Ngabalin ketika dihubungi oleh awak media yang dilansir dari Liputan6.com pada hari Selasa 20 April 2021.
Ngabalin menyampaikan ketiga aturan itu mampu jadi, setelah selesainya dikerjakan Sekretariat Negara. Tapi, Ngabalin sendiri menyatakan kalau pelantikan menteri atau pimpinan lembaga terbaru harus memastikan penataan lembaga dengan betul-betul telah siap. Terkait dengan reshuffle kabinet hingga saat ini belum juga dikonfirmasi oleh presiden Joko Widodo.
